Indonesia Akan Bahas Isu Hukum Kepentingan Asia dan Afrika di Sesi Tahunan AALCO Ke-61

Bali - Kamis, (28/09) Indonesia akan menjadi tuan rumah Penyelenggaraan acara tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali pada tanggal 15 hingga 20 Oktober 2023. Konferensi ini nantinya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

AALCO merupakan forum konsultasi bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan hukum serta memperoleh kesamaan pandangan dan posisi untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara di Asia dan Afrika. Forum ini didirikan setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno menjadi salah satu penggagasnya.

Baca juga: Jajaran Pejabat Strutural Lapas Karanganyar Adakan Penutupan Taruna Poltekip Angkatan 53 Gelombang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly selaku ketua Konferensi menjelaskan, Sidang Tahunan AALCO ke-61 akan membahas sejumlah isu hukum yang menjadi perhatian bersama seperti lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, hukum maritim, Palestina, kinerja Komisi Hukum Internasional, kejahatan cyber, hukum luar angkasa, serta hukum perdagangan dan investasi internasional.

“Pembahasan isu-isu yang ada dalam agenda akan menciptakan kesamaan visi di antara anggota AALCO. Selain itu, pandangan tersebut akan disampaikan dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk di PBB, ” ujar Yasonna.

Baca juga: Dengan E-Media Hubungan DPR dan Masyarakat Semakin Dekat

Selain agenda utama, konferensi AALCO di Bali juga menawarkan serangkaian side event berupa forum bisnis untuk mempromosikan investasi di Indonesia dan diskusi di bidang hukum humaniter internasional. 

“Sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Committee of the Red Cross berkolaborasi menyelenggarakan pertemuan meja bundar yang bertepatan dengan peringatan 65 tahun ratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 oleh Indonesia, ” kata Yasonna.

Baca juga: Dinyatakan Memenuhi Syarat Administratif dan Subtatif, 31 Warga Binaan Lapas Karanganyar dipindahkan ke Lapas Maximum Security

Yasonna menambahkan, Indonesia juga mempunyai pengalaman di bidang “asset recovery” atau pengembalian aset yang dibawa ke luar negeri. Masalah ini sangat kompleks dan berada di bawah yurisdiksi hukum negara lain. Indonesia akan berbagi pengalaman dan keberhasilannya pada acara sampingan AALCO mendatang di Bali.

Sesi tahunan AALCO yang ke-61 akan mempertemukan 47 negara anggota, 2 negara pengamat tetap, 42 negara pengamat, 2 otoritas pengamat dan 24 organisasi pengamat. 

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Korban Kasus Perlindungan Anak

“Kemenkumham serta kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, TNI dan Polri telah menyelenggarakan sejumlah rapat persiapan, yang terakhir pada 27 September 2023. Kami bekerja sama untuk memastikan proses kedatangan dan kepulangan delegasi berjalan lancar, aman dan sukses, ” ujarnya.